Penananan pohon sekaligus Pembukaan Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 se-Indonesia di Parapat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla

Menteri LHK, Siti Nurbaya dan beberapa Menteri Kabinet Kerja direncanakan akan mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan kerja
untuk melakukan penananan pohon di Huta Ginjang, Tapanuli Utara dan sekaligus membuka Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 se-Indonesia di Parapat, Sumatera Utara, pada tanggal 29-31 Juli 2016. Acara musyawarah yang diinisiasi oleh paguyuban Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) salah satu kelompok marga batak di Sumatera Utara.

Untuk mempersiapkan acara tersebut, Menteri LHK, Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono, Gubernur Sumatera Utara, Teuku Erry Nuradi serta Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon, dan Deputi Setwapres mengadakan kick off meeting di Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wanabakti Jakarta.

“Ada 3 agenda kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Sumatera Utara, yaitu: (1). Agenda lingkungan dan penanaman pohon, (2). Agenda pembangunan wilayah, (3). Agenda adat dan budaya. Kunjungan kerja ini diharapkan lebih produktif, dalam hal ini hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus padu. Kita juga ingin menimba kepercayaan masyarakat, oleh karena itu kunjungan kerja seperti ini harus ada hasil yang bisa ditindaklanjuti dan hasilnya dirasakan langsung masyarakat”, jelas Menteri LHK.

Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon menyatakan bahwa, “Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) bersama dengan Masyarakat Adat Batak se Indonesia bermaksud menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Adat Batak se Indonesia untuk mendiskusikan relevansi Pasal 18 b Ayat 2 UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selama ini nilai-nilai adat belum banyak diangkat dalam isu pembangunan bangsa.”

Sementara itu Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menekankan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan Danau Toba harus dapat menampilkan arsitektur yang bernuansa etnik. Oleh sebab itu arsitektur etnik Batak haruslah menonjol dalam bangunan-bangunannya.

Kick off meeting  ini juga dihadiri oleh bupati dari 7 Kabupaten di sekitar Danau Toba, yaitu: Kab. Samosir, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Karo dan Kab. Dairi serta Walikota dan Bupati lainnya dari Sumatera Utara. Jajaran Eselon I Kementerian LHK juga turut serta, yaitu: Sekretaris Jenderal KLHK, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Unsur TNI AU dan TNI AL, serta jajaran dari Kementerian terkait lainnya.

Agenda lingkungan dan penanaman pohon  akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016. Lokasi penanaman pohon di Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Utara. Akan ditanam 7.700 pohon dengan luas penanaman mencapai 15 ha. Selain itu juga akan dilakukan penaburan bibit ikan tanggal 30 Juli 2016 sebagai bentuk pemulihan ekosistem Danau Toba yang kondisi lingkunganya terus menurun setiap tahunnya.

Dalam kick off meeting  ini juga disinggung sedikit tentang  pembentukan Badan Otoritas Danau Toba. Keseluruhan yang hadir menyetujui dibentuknya badan ini karena menyadari perlunya pembangunan kawasan danau toba yang terencana dengan baik, melibatkan semua pihak. Hal ini mengingat Danau Toba merupakan aset nasional yang perlu digarap dengan lebih baik sehingga potensinya dapat tergali dengan maksimal dan akan mensejahterakan bangsa terutama masyarakat di sekitar Danau Toba. 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: